Warning: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/distanhormusi/public_html/media.php on line 2
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas

Tentang Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor “tradable” di samping sektor pertambangan dan manufaktur, sangat penting posisinya dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor lainnya, baik di hulu maupun di hilir guna memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat. Ungkapan dalam bahasa Muarabeliti yang berbunyi “lebi baik matti bedehah, daripade matti kelapoan” (lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan), mengisyaratkan bahwa pangan memiliki arti sangat penting dan sangat strategis dalam pembangunan sosio-kultur dan ekonomi masyarakat perdesaan di Musi Rawas.
Pembangunan nasional pemberdayaan masyarakat yang merupakan tugas utama negara, mempunyai tujuan mulia yakni untuk meningkatkan kualitas hidup dan menyejahterakan masyarakat yang sebagian besar adalah masyarakat tani. Oleh karena itu, pada zaman Pemerintah Hindia Belanda di tingkat pusat dibentuk lembaga pertanian yang bernama Departement van Landbouw Dienist (LVD) guna memajukan usaha pertanian rakyat. Dan pada tahun 1948 di Distric Musi Rawas dibentuk pula lembaga pertanian daerah yang bernama Ajund Landbouw Consult (ALC). Penggalan sejarah ini seringkali terlupakan oleh generasi sekarang. Oleh karena itu, kami sengaja menyusun dokumen ini yang menerangkan tahapan perkembangan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Musi Rawas dalam konstalasi politik pertanian nasional Indonesia.
Peran sektor pertanian yang cakupannya sangat luas telah memberikan sumbangan yang besar dalam pembangunan nasional, baik berupa penyediaan pangan pokok, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perolehan devisa melalui ekspor maupun sebagai penekan inflasi serta media penerapan inovasi teknologi di wilayah perdesaan.
Namun demikian, secara jujur harus diakui bahwa posisi strategis sektor pertanian belum sebanding dengan laju pertumbuhan kesejahteraan pelakunya. Hal ini terlihat dari rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional yang masih berada pada kisaran skala 100, yang berarti rasio take homepay rumah tangga tani per tahun relatif sama dengan total input produksi pada periode yang sama.
Sangat kecil peluang saving pendapatan, apatah lagi upaya kapitalisasi modal usaha untuk investasi masyarakat perdesaan dalam sektor pertanian. Diperlukan upaya sistematis untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap pertanian yang merupakan pilihan usaha yang sangat luas; memerlukan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, menyajikan peluang usaha serta harapan yang lebih ekspektatif-rasional.
Semenjak digulirkannya program unggulan Musi Rawas sebagai Bumi Agropolitan, pergeseran paradigma pembangunan pertanian mulai berubah dan tidak hanya sekadar slogan-agitatif semata. Secara bertahap mulai terbukti bahwa masyarakat Musi Rawas tidak hanya mampu swasembada dan bahkan surplus beras yang telah dicapai sejak tahun 1982 (yang memosisikan sebagai salah satu lumbung beras di Sumatera Selatan), tetapi juga telah mulai membangun berbagai infrastruktur pertanian, akses transportasi dan informasi teknologi ke seluruh pelosok desa sebagai upaya strategis dalam menggerakkan, memacu dan sekaligus memicu laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang didominasi sektor pertanian.
Secara nasional, di awal tahun 2005, pembangunan pertanian di Indonesia mendapatkan momentum baru dengan digulirkannya Revitalisasi Pertanian. Sasaran utama program tersebut adalah memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pada sisi lain, para pelaku usaha pertanian, baik di level korporasi maupun petani individual di pedesaan semakin menikmati kesejahteraan dengan terus meningkatnya nilai tukar petani (NTP), walaupun belum sebanding dengan laju peningkatan pendapatan pelaku sektor ekonomi lainnya baik sektor tradable maupun nontradablel.
Beberapa kegiatan yang belum digarap secara optimal, terutama yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur pedesaan, terus diperjuangkan secara konsisten. Telah pula digulirkan instrumen pendanaan untuk pemberdayaan petani melalui model Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), yang telah dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas semenjak tahun 2008 yang lalu.
Di akhir 2005, masa awal duet kepimimpinan Bupati/Wakil Bupati terpilih Ridwan Mukti dan Ratnawati Ibnu Amin yang visioner, Musi Rawas mulai menggeliat dan membangkitkan birokrat yang “linglung-pesimistik” disaput hiruk-pikuk intrik politik; dan membangunkan masyarakat yang lelah “mangais rizki ketidakpas-tian” dari serpihan usahatani parsial-tradisional. Struktur Perdesaan Progresif (SPP) dirancangbangun dengan model pembangunan kawasan ekonomik-regional yang memiliki berbagai akses: transportasi, komunikasi dan inovasi-teknologi. Kehiruk-pikukan budaya-global yang membuat centang-perenangnya budaya perdesaan ditata ulang secara sabar dan istiqomah melalui agenda besar yang ekspektatif-realistis yakni: “Membangun Musi Rawas sebagai Bumi Agropolitan dan Pintu Gerbang Investasi Sektor Barat Sumsel menuju Musi Rawas Darussalam”.